|
Di tengah hiruk-pikuk arus reformasi di Indonesia, dan dengan kompleksitas persoalan yang tampak begitu rumit untuk diurai, masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah di bidang keamanan [nasional]. Masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap kinerja TNI dalam lingkup pertahanan negara, serta kinerja POLRI dalam ranah keamanan dalam negeri, khususnya dalam hal perlindungan dan pengayoman masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum.
ersoalan keamanan [nasional] yang nampak prioritas dalam pandangan masyarakat untuk dikerjakan pemerintah sekarang ini adalah masalah penanggulangan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Semua ini perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap seluruh warganegara.
Artikel ini dilengkapi dengan data PDF. klik di sini untuk download Berbagai kelemahan yang hingga kini masih inhern melekat dalam tubuh TNI dan POLRI sebagai aktor utama di bidang keamanan [nasional] dapat, dan perlu segera diatasi, dengaan antara lain, mempertegas tentang spesifikasi fungsi dan tugas serta kewenangan masing-masing; menyusun dan melakukan upaya pengembangan profesionalisme secara terencana, terarah, dan terukur; melakukan perencanaan dan langkah nyata bagi upaya modernisasi persenjataan; serta berbagai langkah nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan personil.
Terkait masalah-masalah politis strategis yang justru mengganggu kinerja aparat TNI dan POLRI di lapangan, nampaknya perlu ada suatu bentuk, prosedur, dan mekanisme baku dan jelas terkait gradasi koordinasi kerja, dari tingkat tertingga pada level decission makers hingga satuan-satuan terkecil di level pelaksana operasional. Dalam konteks ini menjadi penting, dan sekaligus akan menjadi pedoman bagi para aktor keamanan [nasional] di semua level, tentang ketegasan sikap politik presiden serta perlu segera diakhirinya ketidakjelasan, ketidakterangan, serta keragu-raguan dalam pengambilan berbagai keputusan politik. Hal-hal ini nampaknya jauh lebih penting dan prioritas untuk segera diatasi ketimbang sekedar ’mensulam-tambalkan’ berbagai produk perundangan. Karena harmoni sebuah sistem nampaknya jauh lebih mendesak untuk diwujudkan dalam upaya menciptakan rasa nyaman dalam bekerja.
Nampaknya publik juga sepakat bahwa berbagai pembohongan dan pembodohan masyarakat yang masih dipertahankan pejabat-pejabat negara dalam era reformasi ini harus segera diakhiri. Kita tidak bisa terus menyembunyikan ’sampah reformasi’ di balik ’karpet demokrasi’ yang selau dijadikan pijakan untuk melakukan ’tebar seribu satu pesona’. |
Persoalan pengetahuan pemilih tentang pelaksanaan pemilu 2009 cukup menghawatirkan. Baru separuh (51,8% ) dari pemilih yang mengetahui dengan benar kapan pemilu legislatif 2009 akan dilaksanakan, yakni 9 April 2009. itu artinya, sosialisasi KPU masih belum optimal. 
Pemilu 2009 terancam oleh Golput Administratif. Baru sebanyak 67,2% responden yang merasa sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu nanti. Ini angka yang mengkhawatirkan karena mengindikasikan potensi “golput administratif” terbilang besar.