Kompas, Senin, 12 Januari 2009

JAKARTA, SENIN - Potensi golongan putih atau golput, orang yang tak menggunakan hak pilihnya, secara administratif dalam Pemilu 2009 tetap besar. Berdasarkan hasil survei, masyarakat yang merasa terdaftar sebagai pemilih hanya 67,2 persen.

Gejala itu dipaparkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Minggu (11/1), terkait hasil survei nasional tentang pengetahuan dan harapan masyarakat terhadap Pemilu 2009. Survei dilakukan di 33 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah responden 1.200 orang dengan margin kesalahan sekitar 3 persen. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling yang mewakili semua populasi publik dewasa di Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Survei dilakukan mandiri oleh Indo Barometer.

Dari Yogyakarta, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, juga memprediksi golput pada Pemilu 2009 akan meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Peningkatan golput itu merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap partai politik.

Parpol dinilai lebih mementingkan perluasan kekuasaan ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Penentuan caleg terpilih dengan suara terbanyak, katanya, tak berkorelasi dengan kemungkinan menurunnya angka golput karena masyarakat telanjur kecewa kepada parpol, dan tak kenal caleg.

”Golput pada Pemilu 2009 saya prediksi 35-40 persen. Ini berkaca dari tingginya golput pada pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah,” katanya.

Menurut Arie, sisa waktu yang tinggal tiga bulan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi pemilu secara optimal sehingga bisa mencegah pertumbuhan golput, apalagi KPU masih harus menanggung beban berat pengadaan logistik. ”Parpol harus membantu KPU melakukan sosialisasi,” katanya.

Sangat mengkhawatirkan

Dalam survei Indo Barometer, ketika responden ditanya apakah sudah merasa terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2009, sebanyak 67,2 persen menjawab ”ya”; sebanyak 18,3 persen menjawab ”tidak”; dan sisanya 14,5 persen menjawab ”tidak tahu” atau tidak menjawab.

Gejala ini sangat mengkhawatirkan. Apabila diproyeksikan pemilih pada Pemilu 2009 berjumlah 172 juta, berarti yang merasa terdaftar hanya 115,58 juta orang, yang tidak merasa terdaftar 31,48 juta orang, dan yang tidak tahu 24,94 juta orang.

Sebagai pembanding, pada Pemilu 1999, dari 117,73 juta pemilih terdaftar, pemilih yang tidak datang 7,88 juta (6,7 persen). Pada Pemilu 2004, pemilih terdaftar 148 juta, pemilih yang tidak datang 23,53 juta (15,9 persen).

Survei Indo Barometer juga mencatat baru separuh dari pemilih (51,8 persen responden) yang mengetahui dengan benar pemilu legislatif diadakan bulan April 2009. Sebanyak 25,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab bulan apa pemilu legislatif akan dilaksanakan.

Menanggapi hasil survei itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan akan berusaha untuk mencari legitimasi agar daftar pemilih bisa diperbarui kembali meski pada waktu lalu hal itu sempat banyak diprotes.

Hafiz menegaskan, yang melakukan pendataan langsung pada pemilih bukanlah KPU, tetapi Departemen Dalam Negeri. Dia membandingkan pencapaian Pemilu 2004 dari 214,8 juta penduduk, tercatat sebagai pemilih 148,3 juta, yang tak memilih 66,6 juta.

Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay mendukung langkah KPU untuk memperbarui daftar pemilih dengan membuka kembali pendaftaran pemilih bagi yang belum terdaftar. ”Pemilu itu orientasinya harus memudahkan pemilih. Karena itu, tak apa dibuka kembali,” paparnya.

Golput bukan perlawanan

Di Jakarta, Sabtu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, menyebutkan, golput di Indonesia sebagai murni perlawanan politik jumlahnya masih sedikit. Kelemahan sistemlah yang memperbesar kelompok golput.

Ia menyatakan, jumlah golput baru agak banyak jika sekaligus memperhitungkan mereka yang kurang peduli atau kurang sadar terhadap tujuan pemilu. Komponen golput lainnya adalah akibat kelemahan sistem pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto menambahkan, golput pada Pemilu 2009 akan meningkat karena ketidakpuasan rakyat kian memuncak. Pemilu yang beruntun dan berserakan, serta perilaku pejabat politik yang terpilih, membuat rakyat lelah.

Setiap pemilihan selalu mendatangkan beban mental karena rakyat menjadi terlibat dalam persaingan dan konflik. Padahal, sistem pemilu tak memungkinkan pemilih menghukum peserta pemilu. (SUT/RWN/DIK)