Republika; Kamis, 25 September 2008

Indonesia menganut sistem presidensial. Tapi, sampai saat ini menganut sistem multipartai seperti yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem parlementer. Lantas, ba­gaimanakah caranya menyederha­nakan sistem kepartaian agar kom­patibel dengan sistem presidensial?

Ada sejumlah cara penyederhana­an partai yang pernah dij alankan di Indonesia. Presiden Soekarno per­nah menginginkan sistem satu partai seperti yang diterapkan di negara­negara komunis. Dia ingin mendiri­kan sebuah partai negara (staatspar­tij). Tapi, rencana itu tidak berjalan. Partai-partai tetap berdiri.

Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat 3 Novem­ber 1945 yang menyatakan pemer­intah menjukai timbulnya partai­partai politik, karena dengan adanja partai-partai itulah dapat dipimpin ke djalan jang teratur segala aliran paham jang ada di dalam masjara­kat. Partai-partai pun menjamur.

Sebenarnya, tanpa maklumat itu pun, era multipartai tak bisa diben­dung. Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan partai-partai sudah ber­diri sebelum maklumat terbit. Partai Politik Islam Indonesia Masjumi mis­alnya, berdiri 5-7 November 1945. PNI juga berdiri Oktober 1945.

"Kenapa maklumat itu dikelu­arkan, karena enam bulan lagi atau Januari 1946 akan digelar pemilu. Anggota DPR hasil pemilu selan­jutnya membahas konstitusi," kata Yusril dalam diskusi internal Repub­lika, pertengahan September.

Tapi eksperimen berpartai itu ber­akhir di tangan Soekarno. Partai­partai legendaris dan berkarakter seperti Masjumi, Murba, dan PSI, dibubarkan oleh Soekarno. Soe­karno pun tampil dengan Demokrasi Pancasila —yang menurut Hatta da­lam tulisannya 'Demokrasi Kita' se­mua ada dalam Demokrasi Panca­sila, kecuali demokrasi.

Di era Orde Baru, Presiden Soehar­to juga tak membuka lebar keran kepartaian. Pemilu 1971 hanya boleh diikuti 10 partai. Selanjutnya, ke-10 partai itu pun dipaksa untuk fusi. Selama lima kali pemilu, sejak Pe­milu. 1977 hingga Pemilu 1997, hanya tiga partai yang diizinkan berkom­petisi, yaitu Golkar, PPP, dan PDI.

Soal mengapa disisakan tiga partai, Yusril mengaku pernah mendatangi salah seorang arsitek Orba, Ali Moertopo. "Pak Ali Moertopo bilang PDIP itu partai materiil-spi­rituil, PPP partai spiritual materiil, dan Golkar partai yang seimbang," kata Yusril sambil tertawa. Dia mengaku tak mengerti apa maksud pembagian yang aneh itu.

Di era reformasi, cara-cara pena­nganan represif kepada partai telah mundur dari pentas. Tapi, restriksi tetap diterapkan. Antara lain berwujud lewat electoral threshold dan parliamentary threshold. Meski demikian, ketentuan restriktif yang disepakati dan diperbolehkan di negara-negara demokrasi ini, belum ampuh menyederhanakan partai. Apalagi, penerapannya inkonsisten.

Lantas, cara apa lagi yang tersisa? Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menawarkan penerapan pemilu sistem distrik. Menurut dia, semua matematika ilmu sosial tidak ada yang pasti, kecuali yang satu ini.

"Terapkan sistem distrik, jumlah partai pasti berkurang," katanya dalam diskusi internal Republika.

Sistem distrik sempat mencuat di awal era reformasi. Tapi, penerapannya sampai kini belum mendapat sambutan hangat dari politisi mau­pun akademisi di Indonesia. Salah satu alasan yang seram adalah pengalaman Brazil, yang ternyata menghasilkan banyak wakil rakyat berlatar belakang preman.

Yusril berpendapat dalam masya­rakat Indonesia yang majemuk sulit membendung lahirnya partai. Tapi, "Biarkan saja partai-partai itu ber­diri, sampai orang kapok dan capek membuat partai. Kecuali kalau kita memang mau menerapkan cara-cara seperti Soeharto [untuk menyeder­hanakan partai]," katanya.

Yusril yang juga pakar hukum tata negara ini mengaku percaya pada mekanisme alamiah untuk menyederhanakan partai. Dan, dia melihat proses seleksi alamiah itu sudah mulai tampak gejalanya. "Lihat saja sekarang partai kesulitan mencari caleg, sampai-sampai harus beriklan di koran," katanya, sambil tertawa.

Mantan ketua Panitia Khusus RUU Partai Politik, Ganjar Pranowo, sependapat dengan Yusril. Dia mengatakan sebaiknya bukan negara yang melakukan kontrol atas partai, tapi masyarakat. "Saya kira vonis masyarakat terhadap partai, sudah mulai ada. Contohnya PDIP yang pada Pemilu 1999 menang, tapi dalam perjalannya tidak bekerja maksimal akhirnya tidak dipilih di Pemilu 2004," katanya.

Karena itu, kata Ganjar, aborsi partai politik yang pernah terjadi di masa lalu tak perlu diidamkan lagi "Biarlah yang membatasi partai adalah democratic election."

Berdemokrasi, kata Yusril, memang terkadang melelahkan dan bertele-tele. Tapi, dia mengatakan Indonesia sudah menempuh jalan dan tidak mungkin mundur ke belakang. (dwo/run)