Republika; Rabu, 24 September 2008

Menimbang Pemilu 2009 (Baglan 2)

Pemilu 2004 lalu diikuti oleh 24 partai politik. Tapi, benarkah Partai Golkar yang meraih suara terbanyak? Bukan. Pemenangnya adalah partai ke-25, yaitu 'Partai Golput’. Partai Golkar hanya meraih 21 persen suara, sementara 'Partai Golput' mengantongi 23 persen suara. Mungkinkah 'Partai Golput' menang lagi?

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menilai, ada kemungkinan angka golongan putih (golput) naik. Riset Indo Barometer bekerja sama dengan LSI, Juni lalu, mendapati masyarakat pusing melihat jumlah partai politik yang bejibun. Alhasil, 30 persen di antaranya belum menentukan partai mana yang akan dipilih.

Masyarakat, kata Qodari, mengaku tidak dapat membedakan satu partai dengan partai lain, terutama partai baru. Perbedaan ideologi dan program partai-partai ini sulit ditemukan oleh para pemilih. Keadaan ini bisa membuat masyarakat apatis. Implikasinya pun bisa berujung untuk memilih tak memilih alias golput.

Bakal tingginya golput ini juga tercermin dari hasil pilkada di sejumlah daerah, yang rata-rata tingkat partisipasi pemilihnya hanya 50 persen. "Tingginya golput akan menurunkan legiti­masi hasil pemilu yang notabene dibiayal uang rakyat yang jumlahnya sangat besar," kata Qodari dalam diskusi internal Republika, pekan lalu.

Survei nasional Reform Institute pada Juni-Juli 2008 juga menemukan 61,81 persen responden menyatakan, DPR tak memberi manfaat. Itu membuat masyarakat enggan ke TPS. ''Untungnya, sampai kini masih ada anggapan bahwa orang yang melaksanakan hak pilihnya adalah warga negara yang baik," kata Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif.

Tapi, maraknya golput, dinilai Qodari, bisa juga dipicu konflik internal partai, seperti yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Qodari mem­prediksi, bila Gus Dur akhirnya memilih golput, setengah suara PKB bisa hilang. Pada Pemilu 2004, PKB meraih 12 juta suara dan menempati peringkat tiga di bawah Golkar dan PDIP.

Kekhawatiran golput yang dalam tulisan ini didefinisikan sebagai pemilih terdaftar yang tidak memilih atau memilih, tapi surat suaranya rusak juga mencuat beberapa pekan ter­akhir lewat survei. LP3ES pada 7-11 Agustus 2008 mendapati 20,8 persen pemilih atau sekitar 34 juta orang belum masuk daftar pemilih sementara (DPS).

Belum hilang shock atas data itu, KPU tiba-tiba menggugurkan dua juta pemilih. Semula, berdasarkan Keputusan KPU No 139/2008, jumlah pemilih ter­catat sebanyak 172.800.716. Tapi, belakangan tinggal 170.752.862. KPU menyatakan 2.047.854 pemilih dihapuskan setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary membantah survei LP3ES. Bila yang tidak terdata sampai 34 juta orang, dia menyatakan, jumlah pemilih akan menjadi 204 juta orang. Padahal, jumlah penduduk hanya 233 juta. Bila angka pemilih sampai 204 juta, jum­lahnya mencapai 87 persen jumlah penduduk. ''Tidak logis,'' katanya di DPR, pekan lalu.

Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, persentase pemilih atas jumlah penduduk paling tinggi terjadi pada Pemilu 2004 lalu, yaitu 68,21 persen. Pada Pemilu 1971, persentase pemilih atas jumlah penduduk malah hanya 50.97 persen. Adapun untuk Pemilu 2009, persentasenya malah paling tinggi, yaitu 73 persen.

Tapi, bukan berarti fakta terbaru itu lantas bisa mence­gah peningkatan angka golput. Besarnya surat suara untuk Pemilu 2009- menyusul bertam­bahnya jumlah partai peserta pemilu menjadi 38-dan pemberian suara yang diren­canakan akan dilakukan dengan centang/contreng untuk kali pertama, bukan masalah yang bisa disepelekan.

Pada Pemilu 2004, kerumitan teknis pencoblosan malah menyumbang sepertiga angka golput. Saat itu, dari 34,5 juta golput atau 23 persen dari jumlah pemilih terdaftar, sebanyak 10,9 juta di antaranya disebabkan surat suaranya tidak sah. Padahal, dibanding Pemilu 2004, mencoblos pada Pemilu 2009 ini lebih rumit.

Pada Pemilu 2004, misalnya, surat suara yang berisi logo 24 partai dan daftar calegnya saja sudah sedemikian besar dan membuat pemilih mencoblos tembus-kendati akhirnya disah­kan oleh KPU. Untuk Pemilu 2009, surat suaranya berisi 38 logo partai berikut calegnya sehingga ukuran surat suara jauh lebih besar.

Selain itu, pada Pemilu 2004, pemilih menandai pilihannya dengan menggunakan paku untuk mencoblos, seperti yang dilakukan sejak Pemilu 1955. Adapun pada Pemilu 2009, ada rencana menerapkan penan­daan dengan centang atau con­treng. Fraksi-fraksi di DPR sempat bersitegang soal ini karena sebagian ingin kembali ke pencoblosan.

Apakah nanti pada 9 April yang merupakan hari pemberian suara akan berubah nama dari 'hari pencoblosan' menjadi 'hari pencontrengan' atau 'hari pen­centangan' belum benar-benar final. Efektivitas centang/con­treng itu telah dan akan disimulasikan oleh KPU di Sidoarjo, Jawa Timur, Jayapura, Papua, dan Aceh.

Memang, dalam soal pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya (registered voters turnout), Indonesia masih tinggi dibanding negara-negara lain. Pada Pemilu Anggota DPR tahun 2004, misalnya, dari 148 juta pemilih terdaftar, yang melak­sanakan hak pilihnya 124,4 juta orang atau 84 persen.

Di negara demokrasi terbesar, yailu India, tingkat partisipasi pemilihnya pada Pemilu 1999 hanya 59,55 persen. Angka itu tak jauh berbeda dengan negara demokrasi nomor dua, yaitu AS. Bahkan, Amerika yang selama ini selalu dijadikan model demokrasi malah dikenal sebagai negara dengan voters turnout rendah.

Apakah voters turnout Pemilu 2009 di Indonesia kelak akan menjadi lebih rendah dibanding Pemilu 2004 dan kelak akan mengejar India dan Amerika? Jawabannya memang belum pasti. Undang-undang (UU) No 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengancam mengkrimina­lisasi para penganjur golput.

Tapi, bagaimana bila masa­lahnya bukan pada penganjur golput, melainkan pada partai­-partai yang tak lagi menarik di mata rakyat serta penyeleng­gara pemilu yang menyepelekan potensi golput teknis? Yang jelas, bila keadaan ini tak dibenahi, alamat 'Partai Golput' akan kembali menjadi peme­nang, mengalahkan semua mesin politik. (evy/run)