|
Rakyat Merdeka; Minggu, 21 September 2008
Mayoritas Parpol Tukang Ribut
Jakarta, RM. Munculnya konflik di internal partai disebabkan partai terlalu bergantung ke tokoh, bukan sistem yang kuat. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari di Jakarta, kemarin.
Di mata Qodari, dari parpol yang ada sekarang, hanya PKS yang memiliki sistem dan mekanisme yang berjalan. Makanya, partai yang dipimpin Tifatul Sembiring ini terlihat adem ayem, tanpa ada konflik. Hal ini bisa dilihat dari sistem pencalegan di PKS yang sepi dari konflik.
"PKS boleh dibilang salah satu parpol yang mekanismenya berjalan jika mengacu pada pencalegan. Artinya pencalegannya tidak menimbulkan keributan seperti partai lainnya," katanya.
Dikatakan Qodari, pencalegan merupakan satu pemicu yang paling rawan terjadinya perpecahan parpol. Tapi, ada juga parpol yang pencalegannya berjalan mulus (smooth) tanpa ada konflik.
Selain PKS, Qodari juga memuji sistem pencalegan di PDIP yang hampir relatif sama dengan PKS. Namun, dia menilai, tidak adanya gejolak di PDIP karena dipengaruhi kuatnya ketokohan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Qodari menambahkan, untuk melihat secara seksama konflik internal partai bisa merujuk pada kekuatan struktur partai (mekanisme partai) dan kekuatan tokoh.
Qodari menyayangkan papol-parpol yang saat ini sibuk dengan permasalahan internal, seperti PKB, PPP dan Golkar. Sebab, menjelang pemilu seharusnya mereka melakukan konsolidasi bukan malah berkonflik. "Praktis, konsolidasi tidak bisa dilakukan, karena konflik sudah muncul," pungkas Qodari. (JPNN)
|
Indikator IB
 Persoalan pengetahuan pemilih tentang pelaksanaan pemilu 2009 cukup menghawatirkan. Baru separuh (51,8% ) dari pemilih yang mengetahui dengan benar kapan pemilu legislatif 2009 akan dilaksanakan, yakni 9 April 2009. itu artinya, sosialisasi KPU masih belum optimal.
Indikator IB
 Pemilu 2009 terancam oleh Golput Administratif. Baru sebanyak 67,2% responden yang merasa sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu nanti. Ini angka yang mengkhawatirkan karena mengindikasikan potensi “golput administratif” terbilang besar.
|
|
|