Seputar Indonesia; Minggu, 10 Agustus 2008

Jika nama Prabowo Subianto disebut, apa yang akan muncul di kepala  Anda? Tentu tergantung bagaimana anda mengingatnya. Sosok Prabowo Subianto (PS) dapat dilihat setidaknya meng­gunakan dua perspektif. Per­ama, perspektif waktu. Ke­dua, perspektif pencitraan.

Dalam perspektif waktu, ada empat fase besar dalam sosok PS. Fase pertama ada­lah fase "rising star" PS sebagai perwira militer di era Orde Baru. Fenomena "rising star" itu ditandai dengan ke­naikan pangkat PS yang sangat cepat melampaui kawan-kawan seangkatan dan seniornya di Akabri. Ia men­adi letnan jenderal termuda.

Fenomena "rising star" itu juga ditandai dengan tiga hal lainnya. Pertama, operasi pembebasan sandera yang di­tahan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Irian Jaya. Operasi ini mendapat li­putan luas media massa. PS dan pasukan yang membebas­kan para sandera dipuji-puji dan disetarakan dengan pa­sukan elite terkenal, seperti SAS Inggris, misalnya.

Kedua, keberhasilan misi pendaki gunung termasuk anggota Kopassus yang berhasil mencapai puncak Himalaya, gunung tertinggi di dunia. Keberhasilan menan­capkan bendera Merah Putih di Indonesia diajukan se­bagai bukti kemampuan ma­nusia Indonesia untuk ber­prestasi di tingkat dunia.

Ketiga, pemekaran Kopas­sus menuju postur militer yang lebih besar daripada sebelum­nya. Di situ status Kopassus se­bagai pasukan elite Indonesia semakin meningkat. Hal ini dibarengi kenaikan pangkat Komandan Kopassus yang ber­arti kenaikan pangkat PS sebagai sang komandan. PS sendiri dikabarkan banyak mem­fasilitasi secara pribadi aneka fasilitas dan perlengkapan Kopassus.

Berkebalikan dengan fase pertama sebagai "rising star", fase kedua PS justru ditandai dengan "the downfall" atau kejatuhan seorang PS. Kejatuhan PS berbarengan de­ngan dinamika politik yang berujung pada kejatuhan rezim Orde Baru. Langsung atau tidak langsung, PS di­anggap ikut bertanggung jawab terhadap penculikan sejumlah aktivis politik anti Orde Baru.

Di titik ini orang sering menyebut kecepatan naik PS sama cepatnya dengan ke­jatuhannya. Karier militer PS berhenti pada pangkat let­nan jenderal. Setelah itu, PS sempat "menghilang" dari dunia politik Indonesia. Di­beritakan bahwa PS pindah kapling ke dunia bisnis, ter­utama di Timur Tengah. PS berbisnis dengan saudara­nya, Hasyim Djojohadi­kusumo, seorang pengusaha besar. Juga dengan Raja Yor­dan, yang disebut-sebut sebagai kawannya.

Namun, naluri politik PS tampaknya memang tidak pernah betul-betul padam. Tidak menunggu lama, pintu "comeback" ke dunia politik itu terbuka pada 2003 dengan diselenggarakannya kon­vensi memilih calon presiden dari Partai Golkar. Inilah fase ketiga seorang PS. Fase ke­tika ia maju sebagai calon presiden. PS ikut bertarung dalam konvensi melawan sejumlah calon lainnya, seperti Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Wiranto, orang yang disebut­-sebut sebagai rival abadinya.

Konvensi diselenggara­kan dalam beberapa putaran. PS sempat lolos sampai pu­taran akhir, tetapi kalah du­kungan dengan calon lainnya yang ujungnya dimenangkan Wiranto. Dalam rangka me­raih dukungan publik dan pe­,ngurus Golkar, pada 2003 itu PS banyak mengeluarkan iklan politik di media massa. Dalam iklan itu, PS berjanji membawa Indonesia untuk kembali menjadi "Macan Asia" yang disegani seperti sebelum era krisis moneter.

Kegagalan menjadi capres Golkar lima tahun lalu belum membuat PS kapok dengan politik. Tahun 2008 ini, naluri politik PS terbit kembali. Tidak tanggung-tanggung, demi menjembatani ambisi politiknya, PS menyiapkan kendaraan politik sendiri. Dibantu para koleganya, ia mendirikan partai yang diberi nama Gerindra (Gerakan Rakyat Indonesia Raya) dalam waktu yang sangat singkat. Setelah Gerindra dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2009, PS langsung tancap gas. Ia menyatakan keluar dari Golkar dan beriklan dengan gencar.

PS serius menjadi capres. Hal ini terbaca dari dua hal. Pertama, ini mau bersusah payah dan mengeluarkan dana besar untuk membangun partai baru. Kedua, ia beriklan dengan gencar. Iklan yang pertama untuk Gerindra, iklan yang kedua untuk dirinya sendiri. Semua iklan itu ditayangkan secara intensif di televisi nasional. Saya kira pada hari-hari ini Ge­rindra dan PS kini merupakan parpol dan capres yang paling banyak beriklan di media massa. Pertanyaannya, per­tama, seberapa lama PS mampu beriklan semacam ini? Kedua, seberapa efektifkah iklan-iklan itu dalam mendongkrak popularitasnya?

Untuk soal pertama, hanya PS dan teman-temannya yang tahu pasti jawabnya. Yang jelas, beriklan di televisi itu mahal. Sementara masa kampanye Pemilu Legislatif 2009 kali ini jauh lebih lama dari­pada Pemilu 2004. Dulu hanya tiga minggu, sekarang Sem­bilan bulan. Jika tidak memiliki stamina yang kuat dan pandai mengatur napas, PS dan Gerindra bisa kehabisan nafas di tengah jalan dan disalip capres dan parpol lainnya.

Untuk soal kedua, tentu perlu survei yang akurat dan ilmiah untuk mengukur se­berapa jauh popularitas PS terdongkrak oleh iklan-iklan politiknya. Kalau iklannya me­ngena, popularitas mening­kat. Jika tidak, popularitas itu akan stagnan. Hasil survei Indo Barometer Juni 2008 menunjukkan bahwa posisi PS belum beranjak dari kelas ringan. Artinya, dukungan publik masih kecil. Di antara empat capres berlatar militer, posisi PS masih kalah dengan Yudhoyono dan Wiranto meski sedikit di atas Sutiyoso.
Bahkan, kalau capres dari latar sipil diikutkan, posisi PS masih kalah dengan banyak tokoh yang notabene belum memasang iklan. Misalnya, Megawati, Sultan HB X, Hidayat Nur Wahid, Gus Dur, atau Amien Rais. Jadi, PS memang masih harus banyak kerja keras jika ingin bersaing dengan para capres lainnya.

Pada titik inilah strategi pencitraan PS menjadi penting. Secara umum, PS sudah membuat strategi yang benar ketika ia membidik segmen tertentu dalam masyarakat (petani dan nelayan). PS membangun citra sebagai tokoh yang peduli pada petani dan nelayan. Namun, efektivitasnya tergantung pada eksekusi program sosialisasi atas segmentasi itu. Selain itu, citra baru PS ini akan selalu berkompetisi dengan memori lama publik tentang sosok PS yang dianggap melanggar HAM karena menculik para aktivis dan pernah gagal dalam konvensi Golkar 2004. (*)