|
Kiprah dan Nasib Partai-Partai Baru di Pemilu 2009 |
Seputar Indonesia; Minggu, 20 Juli 2008
Tidak seperti diharapkan, jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 jauh lebih banyak daripada Pemilu 2004. Hal ini antara lain karena tidak konsistennya DPR dalam membuat aturan pemilu legislatif. Undang-undang lama, yang menyaratkan Pemilu 2009 hanya diikuti tujuh parpol yanglolos electoral threshold (ET), "dianulir" dengan undang-undang baru yang mengizinkan Sembilan partai tak lolos ET punya kursi di DPR, meski hanya satu kursi, otorhatis dapat ikut Pemilu 2009.
Di sisi lain, nafsu elite politik untuk membuat partai politik juga masih besar meski euforia ledakan partisipasi politik mestinya sudah reda setelah 10 tahun usia Reformasi. Mengapa elite politik masih doyan membuat partai baru? Ada beberapa alasan yang mungkin melatari. Pertama, partai politik yang ada sekarang dirasakan belum mewakili kepentingan publik. Kedua, konflik elite di partai lama membuat sebagian elite keluar dan mendirikan partai baru.
Ketiga, untuk dijadikan kendaraan politik menuju pemilihan presiden. Keempat, untuk membentuk kartel politik se-Nusantara yang dapat digunakan untuk aneka keperluan, dari politik sampai finansial. Sebagai bentuk klangenan atau mainan politik tokoh tertentu karena yang bersangkutan sudah punya semuanya, dari perusahaan, rumah, mobil, dan seterusnya. Yang dia belum punya ialah partai politik.
Apa pun alasannya, banyaknya jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 potensial membuat para pemilih bingung. Hal ini didasarkan pada data survei Indo Barometer Desember 2007 yang menguji apakah publik kesulitan atau tidak membedakan partai politik yang ada sekarang ini (waktu itu jumlah partai baru 24), baik secara umum maupun dari aspek yang sederhana seperti nama dan lambang ataupun yang kompleks seperti program dan ideologi partai. Ternyata mayoritas responden (60-70%) menjawab kesulitan.
Implikasi dari kebingungan rakyat ini bermacam-macam. Pertama, pilihan rakyat menjadi kurang berkualitas karena mereka bingung membedakan program kerja satu partai dengan partai lainnya. Padahal, seyogianya pilihan itu didasarkan pada evaluasi dan preferensi program kerja. Kedua, rakyat yang bingung akan apatis. Apatisme ini bisa berujung pada keputusan untuk tidak memilih (golput). Tingginya golput akan menurunkan legitimasi hasil pemilu yang notabene dibiayai uang rakyat yang jumlahnya sangat besar.
Ketiga, akan sulit bagi partai, terutama yang baru ikut Pemilu 2009, untuk mendapatkan suara signifikan di tengah kerumunan partai yang begitu banyak. Jangankan dipilih, untuk dikenal saja sudah cukup sulit. Apalagi jika partai tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk sosialisasi dari tidak memiliki jaringan yang mengakar. Padahal, berdasarkan pengalaman survei dan pemilu sebelumnya, pengenalan merupakan syarat dasar partai politik untuk mendapatkan dukungan suara.
Di sisi lain, kerumunan partai politik ini justru bisa menjadi keuntungan bagi parpol baru. Apabila parpol baru bisa tampil beda dibandingkan dengan partai-partai yang sudah lama, partai tersebut akan cepat menarik perhatian publik. Soal bagaimana caranya supaya tampil beda, tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi parpol-parpol baru untuk memikirkan. Yang jelas, masyarakat sekarang jenuh dengan perilaku parpol dan politisi (lama) yang sarat begitu banyak masalah (korupsi, asyik dengan diri sendiri, tidak prorakyat). Alhasil, untuk tampak beda dengan parpol kebanyakan, parpol baru cukup menampilkan perilaku yang berlawanan dengan parpol parpol lama.
Cara lain untuk bisa mendapatkan dukungan signifikan adalah dengan melahirkan atau menggandeng tokoh lokal atau tokoh nasional yang sangat populer. Pada 2004, Partai Bintang Bulan (PBB) mendapat suara besar di NTB karena menggandeng Tuan Guru Bajang (aslinya Zainul Majdi), seorang tokoh agama yang sangat populer dan berasal dari Nandlatul Wathan, ormas agama terbesar di NTB. Begitu juga Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) yang juga meraih suara signifikan di Sulawesi Selatan dan sekitarnya karena dipimpin tokoh asal Sulsel yakni Ryaas Rasyid.
Fakta bahwa PPDK mendapat suara signifikan di Sulsel, tapi tidak di daerah lain, menunjukkan daya tarik Ryass Rasyid belum bersifat nasional. Namun, tokoh dengan daya tarik nasional seperti Susilo BambangYudhoyono (SBY) ternyata mampu menarik suara cukup merata di seluruh Nusantara. sehingga Partai Demokrat (PD) langsung naik menjadi partai menengah dengan 7,5% suara. Fenomena ini juga terjadi pada PDIP dan Megawati, PAN dan Amien Rais, juga PKB dan Gus Dur pada 1999.
Peran tokoh ini mungkin terlihat kembali pada Pemilu 2009. Dari sekian banyak parpol baru, hingga Juni 2008, baru satu yang menunjukkan peluang menyodok popularitas partai lama, yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Mengapa baru Hanura? Selain karena sosialisasi dan infrastruktur yang terbilang lebih unggul dibanding partai baru lainnya, Hanura memiliki tokoh dengan daya tarik nasional, yakni Wiranto. Sosok seperti Wiranto inilah yang tidak dimiliki partai-partai baru yang juga dianggap potensial, seperti Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), ataupun Partai Matahari Bangsa (PMB).
Lepas dari soal-soal di atas, peluang partai baru untuk meraih suara pada Pemilu 2009 cukup besar bila kita melihat kondisi para pemilih Indonesia. Mengapa? Pertama, survei Indo Barometer Juni 2008 menunjukkan bahwa sekitar 30% pemilih Indonesia belum menentukan pilihan. Ini adalah potensi suara yang terbuka bagi partai baru. Kedua, dari seluruh pemilih Indonesia, hanya sekitar 25 % yang memiliki rasa kedekatan (party ID) dengan partai tertentu. Artinya, sekitar 75% pemilih tidak merasa dekat dengan partai manapun. Mereka ini juga potensi yang terbuka, sebab meski mereka telah memilih partai tertentu, pilihan itu tidak cukup berakar sehingga bisa pindah ke partai baru yang mungkin menarik mereka. Di sinilah tantangan bagi parpol-parpol baru. Bagaimana supaya beda dan tampil menarik untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat. (* )
|
|
|
Direktur Eksekutif
Muhammad Qodari, S.Psi, MA, adalah seorang pengamat dan peneliti politik nasional. Berbagai ulasan dan analisanya kerap menjadi rujukan media massa, baik cetak maupun elektronik.
|