|
Partai demokrat dicampakkan SBY? |
KOMPAS - Senin, 07 Feb 2005
Oleh Muhammad Qodari
DEWAN Pimpinan Pusat Pemuda Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan sikap, meminta Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan menyelesaikan perpecahan di partai yang telah mengantarkannya sebagai presiden dalam Pemilu 2004.
Pernyataan sikap Pemuda Partai Demokrat (PD) adalah cermin dari sikap putus asa kalangan internal PD melihat konflik berlarut antara kubu yang bertikai. Konflik antara kubu Subur Budhisantoso dan kubu Vence Rumangkang sebenarnya sempat mereda akhir tahun 2004. Namun, alih-alih selesai dan rekonsiliasi, konflik itu mengeras kembali dan mengakibatkan dualisme kepengurusan di partai berlambang bintang segitiga itu.
Urgensi penyelesaian PD semakin tak tertahankan sebab sebentar lagi partai tersebut akan menyelenggarakan kongresnya. Untuk sementara, kedua kubu yang bertikai telah menyusun jadwal kongres masing-masing. Kubu Vence menyebut tanggal 18-12 Februari 2005. Kubu Subur menetapkan tanggal 4-8 Maret 2005 (Kompas, 3/2). Mana dari kedua kongres tersebut yang legitimate untuk menyusun kepengurusan dan program yang baru?
Soal perpecahan PD patut menjadi perhatian banyak pihak-bukan urusan mereka yang bertikai saja-karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, PD adalah partai yang memperoleh suara yang signifikan dalam Pemilu 2004 lalu. PD muncul sebagai kejutan karena menjadi satu dari tujuh partai peraih suara terbesar di tingkat nasional.
Pemilu 2004 telah menghasilkan dua partai lebih banyak daripada Pemilu 1999. Tujuh partai adalah jumlah yang terlalu banyak dan menyebabkan pluralisme ekstrem yang tidak kondusif bagi stabilitas politik Indonesia. Pluralisme ekstrem lebih membuka peluang bagi politik dagang sapi di mana partai-partai bertukar posisi sesuai dengan tawaran politik yang tertinggi. Inilah misalnya yang kita lihat dalam pemilihan pimpinan DPR di mana PPP loncat dari Koalisi Kebangsaan ke Koalisi Kerakyatan.
Apabila PD berkonflik terus-menerus, alamat kinerjanya akan terganggu pada Pemilu 2009 nanti. Bila ini terjadi, pemilih PD akan pergi dan mencoblos partai lain. Alternatif pertama adalah mereka pindah ke partai besar seperti Golkar atau PDI-P. Alternatif kedua adalah mereka pindah ke partai baru lainnya. Jika alternatif kedua terjadi, maka pluralisme kepartaian kita akan makin ekstrem karena adanya tambahan partai dengan kekuatan signifikan. Pluralisme
ekstrem, sekali lagi, bukan kabar baik untuk stabilitas politik dan konsolidasi demokrasi.
KEDUA, PD adalah salah satu partai pemilik kursi dengan jumlah terbesar di DPR. PD menguasai 57 kursi. Ia hanya kalah dari Golkar (128 kursi) dan PDI-P (108) , setara dengan PPP (58), lebih besar dari PKB (52), PAN (52), dan PKS (45). Artinya, PD adalah partai terbesar keempat di DPR. Dengan begitu, kontribusi dan peran PD dalam menentukan nasib negara dan bangsa ini dalam lima tahun ke depan tentulah sangat signifikan.
Bagaimana kinerja PD di DPR-juga di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kotamadya-sedikit banyak ditentukan oleh kondisi kepartaiannya. Konflik partai yang berlarut-larut secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu kinerja PD di lembaga legislatif. Perpecahan atauperkubuan di organisasi partai, misalnya, dapat merembet ke anggota DPR yang berasal dari PD. Kinerja fraksi PD sebagai fraksi keempat terbesar pasti akan terganggu. Komunikasi
antaranggota DPR dari PD yang berbeda kubu bisa terganggu, bahkan macet sama sekali. Padahal seharusnya mereka intens bekerja sama.
Ketiga, khusus bagi Presiden SBY, konflik PD yang berlarut sebetulnya sangat merugikan citra dirinya selaku tokoh pendiri PD. Memang SBY bukan pengurus PD secara resmi, tapi semua orang tahu, PD adalah partainya SBY. SBY yang mendirikan, memberi nama dan lambang. Bahkan, tanggal lahir PD disamakan dengan tanggal lahir SBY. Perolehan suara PD yang besar dalam pemilu lalu adalah karena orang tahu ini partai SBY. Mereka mencoblos PD karena SBY. Bukan sebaliknya, mencoblos SBY karena sebelumnya mencoblos PD.
Kerugian apa yang diderita SBY sebagai akibat konflik berlarut PD? Kerugian pertama adalah adanya kesan bahwa SBY tidak serius mendirikan partai. Visi politik SBY ternyata pendek dan pragmatis. SBY mendirikan PD hanya demi kendaraan politik SBY untuk menjadi presiden. Setelah SBY sampai sampai ke tujuan, yakni Istana Negara, maka kendaraannya dicampakkan.
Kesan seperti ini berbahaya karena siapa pun yang percaya dengan demokrasi tahu bahwa partai adalah instrumen demokrasi modern. Memang salah satu fungsi partai adalah merekrut calon pemimpin, termasuk presiden. Tapi ada fungsi lain yang sama mulianya, yakni menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pendidikan politik. Dua fungsi yang disebut terakhir ini merupakan paket wajib yang harus diemban siapa pun yang mau mendirikan partai politik. Setelah terpilih sebagai presiden lewat PD yang didirikannya, beban moral SBY untuk merealisasi fungsi penyaluran aspirasi dan pendidikan politik tidak hilang, tapi justru semakin besar.
Kerugian kedua adalah inflasi kepercayaan kepada SBY sebagai sosok pemimpin negara. Sebab, sebagian orang mungkin menghubungkan antara kesuksesan SBY memimpin negara dan memimpin serta membesarkan PD. Jika membesarkan PD saja gagal apalagi memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik seperti yang dijanjikan dalam kampanye pemilu yang lalu. Logika berpikir seperti ini sulit dihindari karena jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar daripada pemilih PD. Jumlah anggota kabinet dan birokrasi jauh lebih rakasasa daripada jumlah pengurus PD. Masalah Indonesia jauh lebih kompleks dan rumit dibanding masalah PD.
TAMPAKNYA memang SBY tidak punya pilihan kecuali memenuhi tuntutan dari Pemuda PD seperti disampaikan dalam pernyataan sikapnya di atas. SBY harus turun tangan lebih jauh untuk menyelesaikan konflik berlarut di PD. Perpecahan yang terjadi sudah terlalu dalam
dan lebar. Sementara kedua kubu tampak sama kuat. Tidak ada tokoh lain yang lebih berwibawadan diterima oleh pihak yang bertikai kecuali SBY.
Posisi sebagai presiden memang mengharuskan SBY berdiri di atas semua partai politik. Tapisekali lagi tak boleh dilupakan bahwa selain sebagai presiden, dia juga adalah politisi. SBY terlebih dahulu menjadi politisi sebelum menjadi presiden. Tepatnya politisi PD. Walaupun sudah terpilih sebagai presiden, SBY masih memerlukan PD yang kuat dan solid. Baik sebagai kaki politik SBY di parlemen sekarang ini maupun untuk menghadapi konstelasi politik 2009. Tidak ada partai lain yang lebih bisa dipercaya SBY untuk kebutuhan ini karena Partai Golkar adalah milik Jusuf Kalla, PDI-P punya Mega, PKB masih Gus Dur, sementara PKS, PAN dan PPP dikuasai ketuanya yang baru nanti.
Presiden SBY baru saja melalui 100 hari pertama pemerintahannya. Ada janji 100 hari yangterlaksana, ada pula yang tidak. Ada yang memuaskan, ada pula yang belum. Menyelesaikan konflik di PD adalah pekerjaan rumah 100 hari Presiden SBY yang terbengkalai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi hendak diselesaikan?
|
|
|
Direktur Eksekutif
Muhammad Qodari, S.Psi, MA, adalah seorang pengamat dan peneliti politik nasional. Berbagai ulasan dan analisanya kerap menjadi rujukan media massa, baik cetak maupun elektronik.
|