KOMPAS - Selasa, 22 Nov 2005
Oleh Muhammad Qodari

Berlalunya evaluasi setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla bukan berarti reshuffle kabinet berlalu pula. Presiden SBY berjanji akan mengevaluasi kinerja para menteri, dan konsekuensinya adalah reshuffle. Sebagai proses politik, reshuffle mahal harganya. Ia mahal karena menimbulkan instabilitas politik, juga mahal dari aspek manajemen pemerintahan. Menteri yang baru perlu waktu untuk orientasi situasi dan pekerjaan. Menteri lama perlu waktu untuk adaptasi dengan rekan barunya.

Dua situasi penting
Mumpung evaluasi dan rencana reshuffle masih proses, kita kita mengingatkan dua situasi penting perlu diantisipasi agar tidak membuat reshuffle sebagai antiklimaks.Pertama, instrumen dan kriteria untuk mengevaluasi kabinet. Hingga kini, tidak pernah jelas kriteria dan instrumen apa yang dipakai presiden dalam menilai para menteri. Kepada media, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahimenyebut matriks yang dipakai presiden untuk mengevaluasi kinerja kabinet. Matriks macam apa, tak pernah jelas.

Alangkah baiknya bila Presiden SBY membuka kepada publik kriteria dan instrumen yang akan pakai mengevaluasi kabinet. Dengan cara ini, publik tahu, mengapa menteri tertentu diganti. Jika kriteria dan instrumen yang dipakai baik, dan penilaiannya obyektif, dukungan terhadap reshuffle akan besar sekali.

Bagaimana jika kriteria dan instrumen justru mendatangkan reaksi ramai? Tidak masalah. Justru inilah manfaa yang diperoleh: kritikan dan dukungan publik terhadap kriteria yang akan dipakai. Masukan publik ini berguna untuk memperbaiki kriteria dan instrumen yang dipakai. Proses ini juga akan membangun transparansi dalam proses penyelenggaraan negara.

Selain transparansi, proses ini membuat presiden mendapat dukungan publik dalam reshuffle. Dukungan publik dibutuhkan guna menghadapi tekanan-tekanan politik yang datang dari politisi dan partai politik. Ini penting karena salah satu kelemahan sekaligus kekuatan presiden adalah sifatnya yang akomodatif terhadap tekanan politik yang sering datang pada saat-saat terakhir keputusan akan diambil. Inilah situasi kedua.

Di satu sisi, sifat akomodatif atas tekanan bernilai positif karena membuat presiden cenderung terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Di sisi lain, sifat ini bernilai negatif karena menggoyahkan presiden dar aneka keputusan yang ia pribadi rasakan terbaik. Ada dua peristiwa penting dalam setahun yang mengindikasikan bagaimana rentannya pembuatan keputusan politik tertinggi dipengaruhi tekanan politik di saat-saat terakhir.

Peristiwa pertama, penentuan nama-nama menteri setahun lalu. Sudah menjadi rahasia umum, ada menteri yang semula ditolak presiden, tetapi lalu masuk lagi karena tekanan politik. Juga beberapa nama yang tidak melalui proses fit and proper test seperti diinginkan presiden. Tertunda-tundanya pengumuman susunan kabinet adalah cerminan dan tekanan politik yang terjadi.

Harga BBM
Peristiwa kedua adalah keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang waktu dan persentase kenaikan terkesan di luar kehendak awal presiden. Dari berbagai statement, terkesan, presiden ingin agar kenaikan pasca-Oktober dan persentasenya tidak setinggi yang diumumkan. Seperti pengumuman susunan kabinet, tertundanya pengumuman kenaikan harga BBM patut diduga karena tekan-tekanan yang
terjadi.

Untuk isu reshuffle kabinet, kita berharap agar semua keputusan kenegaraan tidak dilakukan dengan prinsip management by pressure. Tidak mungkin kebijakan publik yang baik akan dihasilkan oleh sebuah proses management by pressure. Terkesan tidak matang. Politik "wayangan", istilah Sukardi Rinakit. Pembuatan keputusan macam ini juga akan meruntuhkan wibawa presiden sebagai otoritas politik
tertinggi menurut konstitusi.

Presiden bukan manajer tim sepak bola. Manajer tim sepak bola seperti Rahmad Darmawan yang mengantar Persipura menjadi jawara Liga Indonesia, tentu serius dengan reshuffle timnya. Tapi risiko Darmawan
dan SBY berbeda. Jika Darmawan salah ganti pemain, timnya kalah dan kehilangan angka. Jika SBY salah ganti orang, kabinet gagal dan rakyat kehilangan nyawa.

MUHAMMAD QODARI
Wakil Direktur Eksekutif
Lingkaran Survei Indonesia