KOMPAS - Selasa, 17 Jan 2006
Oleh Muhammad Qodari

Sejarah berulang kembali. Kata-kata ini tepat untuk menggambarkan kondisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P dalam HUT Ke- 33, 10 Januari lalu.

Sebelum Pemilu 1999, selama tiga dasawarsa PDI-P menjadi partai oposisi meski tak resmi karena Soeharto tak mengizinkan oposisi. Setelah kalah dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2004, PDI-P kembali menjadi partai oposisi.

Pilihan tepat
Oposisi adalah kombinasi dari pilihan dan keterpaksaan. Keterpaksaan karena presiden terpilih 2004, Susilo Bambang Yudhoyono SBY), tidak menghendaki semua partai politik besar bergabung dalam pemerintahan.

Kontrol kelembagaan sebenarnya sudah inheren dalam sistem Demokrasi dengan adanya trias politica. Lewat trias politica, kekuasaan eksekutif dikontrol kekuasaan legislatif (parlemen) dan dijaga jaraknya dari kekuasaan yudikatif. Namun, kita tahu, parlemen bisa dijinakkan sejauh semua partai politik diakomodasidalam pemerintahan. Jadi, perlu ada partai politik yang tegas tidak mau masuk kabinet agar garis oposisinya lebih tegas.

Oposisi juga merupakan pilihan PDI-P. Ini pilihan tepat dibaca dari konstelasi politik 2009. Tidak strategis bagi PDI-P untuk menjadi anggota kabinet SBY. Jika masyarakat menilai pemerintahan SBY berhasil dan PDI-P menjadi bagiannya, citra positif terbesar ada pada

SBY sebagai presiden dan Partai Demokrat yang didirikan. Kalaupun imbas citra positif itu merembes, Jusuf Kalla yang menuai imbasnya Partai Golkar. Sebaliknya, jika pemerintahan SBY gagal, PDI-P akan kena getahnya.

Dengan berada di luar pemerintahan, PDI-P dapat membuat perbedaan di mata publik. Dalam rumusan ilmu pemasaran, menjadi oposisi adalah strategi diferensiasi politik yang cerdas. Sebab, jika tahun 2009 nanti SBY dianggap gagal, PDI-P menjadi satu-satunya alternatif nyata. Sebaliknya, jika pemerintahan ini sukses, PDI-P harus bersabar untuk kesempatan berikut. Inilah konsekuensinya.

Penyakit oposisi
Sebagai partai oposisi, PDI-P harus menghindar dari jebakan penyakit waton suloyo dengan pemerintah berkuasa. Di sisi lain, potensi waton suloyo bisa muncul dari kekurangsiapan PDI-P menjadi partai oposisi sesungguhnya.

Contoh kekurangsiapan PDI-P menjadi oposisi yang kuat adalah kurangnya informasi, partai inilah yang fraksinya di DPR pertama kali menolak kebijakan SBY untuk mengimpor beras seperti diklaim Sekjen PDI-P Pramono Anung (Kompas, 9/1).

Jika klaim itu benar, strategi komunikasi publik PDI-P perlu diperbaiki karena terkesan dari media, yang menonjol dalam penolakan kebijakan itu adalah gubernur danbupati di beberapa daerah.

Contoh lain, soal pencalonan Panglima TNI. PDI-P terkesan ngotot mencalonkan mantan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk mengganti Jenderal Endriartono Sutarto. PDI-P seolah terpaku nama. Kesannya, PDI-P sedang memperjuangkan orang, bukan gagasan atau kebijakan. Akan lebih bila sebagai oposisi, PDI-P lebih banyak membicarakan pentingnya reformasi TNI, termasuk perbaikan persenjataan dan peningkatan kesejahteraan anggota TNI.

Peluang
Peluang keberhasilan sebagaioposisi akan lebih besar bila PDI-P,khususnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, lebih banyak menjalin silaturahmi dengan ketua/tokoh PAN, PKS, dan PKB. Bukan berarti Megawati harus berhenti kumpul-kumpul dengan para "mantan" seperti Akbar Tandjung, Try Sutrisno, dan Wiranto, sebagai tokoh bangsa, tetapi ketiga partai itu memiliki kursi signifikan di DPR .

Terakhir, seperti pernah berkali-kali disuarakan para pengamat, oposisi PDI-P akan lebih sistematis dan cermat jika partai politik membuat semacam "kabinet bayangan" yang terus memantau kebijakan para menteri SBY secara sektoral.

Kabinet bayangan PDI-P dapat diisi tidak hanya oleh internal PDI-P, tetapi juga pengamat dan aktivis yang bersedia bermitra dengan PDI-P. Secara rutin dan insidental kabinet bayangan PDI-P merilis hasil pemantauannya sekaligus mengusulkan alternatif kebijakan terhadap pos-pos kementerian tertentu. Bila cara ini berhasil, PDI-P akan dikenang karena telah meletakkan dasar sekaligus contoh politik oposisi yang terlembagakan.


Muhammad Qodari
Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta