KOMPAS - Senin, 30 Oct 2006
Oleh Muhammad Qodari

Jumat (20/10) pagi, jalan di Jakarta mulai sepi, sebagian warga sudah mudik Lebaran. Namun, di pinggir Jalan Tol Cawang-Semanggi yang saya lewati justru ramai kibaran bendera Partai Golkar yang berulang tahun ke-42.

Tanggal 20 Oktober 2006 adalah HUT ke-42 Partai Golkar. Dengan usia ini, Golkar menjadi partai politik tertua di antara partai - partai yang ada kini di luar klaim-klaim partai seperti Bulan Bintang yang mengaku sebagai kelanjutan Partai Masyumi atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengaku penerus Partai Nasional Indonesia (PNI). Masyumi dan PNI adalah peserta Pemilu 1955.

Bagaimana Partai Golkar merayakan usianya yang ke-42? Prihatin atau gembira? Tergantung kriteria yang dipakai untuk mengukur situasi dan kondisi Partai Golkar kini. Jika acuannya perolehan suara pemilu, Partai Golkar layak berbangga karena ia menjadi runner up Pemilu 1999 dan peraih suara terbesar Pemilu 2004. Partai Golkar boleh senang karena kedua pemilu itu diselenggarakan secara demokratis.

Juga apabila kriterianya raihan posisi politik di pusat dan daerah. Di pusat, Jusuf Kalla (JK), Ketua Umum Partai Golkar, menjadi wakil presiden. Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu adalah kader partai. Di daerah, banyak kader partai menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Kalau digabung, jumlahnya paling besar.

Di ranah legislatif, Partai Golkar juga berjaya. Jumlah anggota DPR dari Partai Golkar paling banyak (127 orang). Di daerah, dari sekitar 6.000 kursi DPRD, Partai Golkar terbanyak. Di DPD pun, yang basis pencalonannya individu dan nonpartai, mantan kader partai yang terpilih juga cukup banyak.

Alhasil, dengan berbagai indikator ini, dapat dikatakan, Partai Golkar telah melakukan rebound atau come back gemilang setelah pada era Reformasi 1998 menjadi salah satu pihak yang disalahkan.

Masalahnya, kegembiraan atau kesukacitaan Partai Golkar di hari ulang tahunnya yang akan berpuncak pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) November 2006 hendaknya tidak berhenti pada prestasi-prestasi masa lalu dan masa kini. Yang lebih penting dipikirkan, problem di masa kini dan target prestasi di masa datang.

Kekecewaan
Salah satu problem internal Partai Golkar yang belakangan sering terdengar adalah kurangnya perhatian ketua umum terhadap para kader di daerah.

Kurangnya perhatian cukup bervariasi. Mulai dari kurangnya dukungan "logistik" yang dijanjikan untuk mendukung pencalonan kepala daerah dari Partai Golkar sampai kurangnya layanan psikologis berupa perhatian yang diwujudkan dalam kunjungan ke daerah.

Soal layanan
psikologis ini, pengurus partai di daerah selalu membandingkan JK dengan Akbar Tandjung (AT), Ketua Umum Golkar sebelumnya. AT terkenal rajin mengunjungi kadernya di pelosok Nusantara.

"Minimnya" perhatian JK konon telah diantisipasi Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR. Belakangan, Agung banyak mengunjungi pengurus dan konstituen partai di daerah, seperti melalui Safari Ramadhan.

Ini fenomena menarik karena di satu sisi mampu mengobati kekecewaan pengurus daerah, di sisi lain menimbulkan loyalitas personal terhadap Agung Laksono. Hal ini bisa menimbulkan kecurigaan kubu JK yang potensial memperkuat faksionalisasi di tubuh Partai Golkar. Faksionalisasi adalah ancaman laten terhadap kinerja Partai Golkar di masa datang.

Kini sebagian pengurus Partai Golkar pusat pun kecewa terkait posisi partai terhadap pemerintahan. Bagi mereka, "pengorbanan" partai tak sebanding dengan konsesi politik yang diterima. Pembelaan anggota DPR dari Partai Golkar, terkait dua kali kenaikan harga BBM, rencana interpelasi impor beras, dan sejumlah kebijakan pemerintah lain, adalah contoh pengorbanan yang diberikan.

Pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diharapkan mengimbangi pengorbanan ini antara lain dengan lebih banyaknya kursi menteri dari Partai Golkar di kabinet.

Simalakama
Soal posisi Partai Golkar terhadap pemerintah kini, Partai Beringin ini sebenarnya menghadapi simalakama. Jika pemerintahan SBY-JK sukses, dalam arti kinerjanya memuaskan mayoritas masyarakat Indonesia, atribusi kepuasan itu mungkin diberikan kepada SBY sebagai presiden dan Partai Demokrat yang didirikan SBY.

Dari sejumlah survei nasional dua tahun terakhir, terlihat hubungan kuat antara dukungan kepada SBY dan dukungan terhadap Partai Demokrat. Implikasinya, jika pemerintahan ini sukses, di tahun 2009 Partai Demokrat akan jadi partai nomor satu dan SBY paling berpeluangterpilih (kembali) sebagai presiden. Implikasi ini tentu kurang menggembirakan Partai Golkar yang berambisi merebut kursi RI-1 sekaligus jadi partai pemenang pemilu.

Di sisi lain, jika pemerintahan SBY-JK gagal, yakni situasi ketika mayoritas publik merasa tidak terpuaskan, JK dan Partai Golkar akan kena "getahnya" karena keduanya dianggap ikut bertanggung jawab. Implikasinya, JK atau calon presiden lain dari Golkar akan sulit bersaing pada pemilihan presiden. Partai Golkar mungkin terpuruk sebab masyarakat akan memilih partai di luar pemerintahan.

Simalakama ini adalah problem besar yang harus dicarikan solusinya dalam Munas nanti. Apakah Partai Golkar akan keluar dari pemerintahan dan menjadi oposisi? Apakah Partai Golkar akan tetap di dalam dan mendapat tambahan kursi menteri? Ataukah Partai Golkar akan tetap mempertahankan situasi sekarang dengan segala konsekuensinya? Jika pilihan terakhir yang ditetapkan, pemilihan JK sebagai ketua umum Golkar sebetulnya merupakan bumerang politik bagi partai.

Semula diharap naiknya wapres ke pimpinan Golkar memberi manfaat kekuasaan bagi partai. Namun, dengan skenario itu, posisi JK sebagai Wapres dan Golkar sebagai partai pendukung pemerintah di tahun 2009 sama-sama tak akan menguntungkan, seperti buah simalakama.

Muhammad Qodari
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Jakarta